Pemulihan Pasca Bencana Sumatera: Jumlah Pengungsi Turun Signifikan
Sumber Foto: AsatuNews.co.id
Internasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera: Jumlah Pengungsi Turun Signifikan

Sentra News Day - Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera melaporkan kemajuan signifikan dalam pemulihan pascabencana di tiga provinsi. Data dari BNPB per 25 Februari 2026 menunjukkan penurunan drastis jumlah pengungsi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku ketua Satgas PRR, menyampaikan paparan ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat (27/2).

Tito menjelaskan bahwa dari total 11.250 pengungsi, 10.400 berada di Aceh dan 850 di Sumatera Utara. Sumatera Barat tidak lagi mencatat adanya pengungsi di tenda. "Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Selain itu, lima desa di Aceh (tiga desa) dan Sumatera Utara (dua desa) memerlukan penataan ulang akibat dampak bencana. Sumatera Barat tidak memerlukan penataan ulang desa.

Dari 52 kabupaten/kota yang terdampak, 38 telah kembali normal, tiga mendekati normal, dan 11 memerlukan perhatian khusus. Kondisi normalitas dinilai dari pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, dan infrastruktur dasar seperti SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, bank sampah, serta normalisasi sungai.

Tito mengapresiasi kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pemulihan. Perkembangan positif terlihat pada akses jalan, aliran listrik, dan operasional SPBU. "Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum optimal sepenuhnya. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan," tutup Tito.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Pembangunan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Muhaimin Iskandar, serta perwakilan kementerian/lembaga dan pemda terkait.