Tanggung Jawab atas 1.030 Properti Surplus di Gia Lai
Sentra News Day - Inspektorat Provinsi Gia Lai mengungkapkan adanya 1.030 fasilitas kosong dan tidak terpakai akibat pengelolaan dan penggunaan lahan serta bangunan surplus setelah restrukturisasi. Selain itu, terdapat 8 fasilitas yang penggunaannya tidak memenuhi standar dan norma, 7 fasilitas dengan masalah hukum, serta 3 fasilitas yang dialihkan ke area pengelolaan yang tidak tepat.
Awal Kejadian
Pengelolaan aset publik di Gia Lai menunjukkan banyak kekurangan. Di beberapa lokasi, bangunan milik warga setempat muncul di lahan-lahan yang ditinggalkan, menandakan adanya penguasaan lahan secara ilegal.
Perkembangan
Inspektorat menemukan bahwa di kelurahan An Phu dan kecamatan Phu My belum ada rencana atau arahan untuk menangani surplus lahan dan bangunan. Di kecamatan Phu Cat dan An Hao, tanggung jawab pengelolaan aset publik juga belum ditetapkan. Selain itu, 37 komune dan kelurahan masih belum menerapkan pencatatan untuk 294 fasilitas lahan dan properti, dengan 678 fasilitas milik 101 unit yang belum memiliki sertifikat hak guna lahan atau keputusan alokasi lahan. Seluruh unit yang diperiksa juga belum menyelesaikan prosedur pendaftaran perubahan hak penggunaan lahan dan kepemilikan aset yang diwajibkan.
Kondisi Terakhir
Laporan inspeksi menunjukkan bahwa Dinas Keuangan Provinsi belum sepenuhnya meninjau status pelaksanaan properti dan lahan dalam rencana restrukturisasi. Inspektorat mencatat 199 properti surplus yang belum memiliki pengaturan, sementara 125 properti memiliki rencana tetapi proses pembuangannya belum tuntas. Inspektorat merekomendasikan agar Komite Rakyat Provinsi Gia Lai mengarahkan Dinas Keuangan untuk menyelesaikan dokumen hukum bagi properti yang tidak terdaftar serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan aset publik. Mereka juga meminta penanganan tegas terhadap kasus penggelapan atau penyalahgunaan status properti surplus tanpa izin.
Recent News
