Pemerintah Diminta Percepat Penanganan Pengungsi Konflik Papua dan Tindak Tegas KKB
Sentra News Day - Pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah tegas dalam menangani pengungsi akibat konflik di Papua, serta mempercepat pemulihan pelayanan dasar dan menciptakan kondisi keamanan bagi masyarakat agar dapat kembali ke kampung halaman dengan aman dan bermartabat.
Awal Kejadian
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Muhammad Dede Gusli Piliang, menyampaikan hal ini dalam Diskusi Publik Kelompok Riset MPSI bertajuk “Pulang ke Mana?: Membaca Krisis Pengungsian dan Masa Depan Warga Sipil Papua”.
Perkembangan
Gusli mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, yang berdampak langsung terhadap warga sipil. Ia menegaskan bahwa tidak ada tujuan politik yang dapat membenarkan tindakan tersebut, termasuk pembakaran fasilitas publik dan pemaksaan pengungsian.
Ia juga menekankan bahwa pengungsian mencerminkan terganggunya hak warga negara atas keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak agar kampung-kampung tetap berfungsi dan tidak kehilangan hak-hak dasar masyarakat akibat ancaman kelompok bersenjata.
Gusli menegaskan pentingnya keberadaan aparat keamanan dalam konteks perlindungan masyarakat dan penegakan hukum, serta menyatakan bahwa warga Papua berhak untuk hidup damai dan menikmati pembangunan tanpa intimidasi.
Kondisi Terakhir
Meskipun Gusli mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah pusat dan daerah, seperti bantuan kemanusiaan dan pelayanan darurat, ia menilai bahwa koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan organisasi kemasyarakatan, perlu diperkuat untuk memastikan respons yang lebih efektif.
Recent News
