Pemerintah Ambil Alih Tanah Telantar Sesuai PP 48 Tahun 2025

detikProperti Berita

Penjelasan Tanah Telantar yang Kini Bisa Diambil Negara Kapan Saja

Sekar Aqillah Indraswari - detikProperti

Sabtu, 07 Feb 2026 18:42 WIB

Jakarta -

Lewat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, pemerintah kini bisa mengambil tanah-tanah nganggur yang dibiarkan dan tidak dimanfaatkan oleh rakyat.

Tenang, kebijakan ini tidak dilaksanakan sembarangan, ada kriteria dan evaluasi yang panjang, sampai akhirnya tanah tersebut bisa ditetapkan sebagai objek penertiban tanah telantar.

Menurut pasal 1, tanah telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Kasubdit Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Pramusinto perbuatan yang dikatakan 'sengaja' adalah jika pemegang hak, pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah secara de facto tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanahnya.

Baca juga: PP 48 Terbit, Siap-siap Tanah Telantar Bakal Diambil Negara!

Tanah tidak akan dicap sebagai tanah telantar apabila pemilik tanah bersertifikat telah melakukan Hak Atas Tanah. Apa itu?

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara Pemegang Hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

Dalam pasal 2, disebutkan pula bahwa setiap pemegang lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan lzin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai.

Selain itu, setiap Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha wajib melaporkan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai secara berkala.

Selain itu, dalam Pasal 6 dijelaskan secara rinci, objek tanah telantar yang bisa kena penertiban itu kriterianya sebagai berikut:

1. Objek penertiban tanah telantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

2. Tanah hak milik tidak dapat menjadi objek penertiban Tanah Telantar kecuali jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:

dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;

dikuasai oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau

fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Baca juga: Tanah Nganggur Bakal Dicaplok Negara, Ternyata Mau Dipakai buat Ini

3. Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

4. Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

5. Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban tanah telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya atau dibuatnya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Dalam Pasal 4 dijelaskan, objek yang disasar ini termasuk tanah di objek kawasan terlantar, yakni meliputi kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan/terpadu atau skala besar, dan kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.

Selama masyarakat merawat dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan izin yang dipegang serta memiliki sertifikat, tanah yang dimiliki akan bebas dari bayang-bayang aturan baru ini.

(aqi/das)

tanah telantar peraturan pemerintah tanah telantar diambil negara

Berita Terkait

Berita detikcom Lainnya

detikInet

TWS Realme Buds Clip dan Realme Buds Air8 Meluncur di RI

detikNews

Geger Pria Ditemukan Tewas dalam Rumah di Jaksel, Ada Luka Tembak di Kepala

detikOto

Marquez Siap Perpanjang Kontrak dengan Ducati

detikHot

Kondisi Makam Vidi Aldiano Penuh Bunga