Komnas HAM Desak Pemerintah Utamakan Perlindungan Warga Sipil dan Pengungsi di Papua
Sentra News Day - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk memprioritaskan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, dan percepatan penanganan pengungsi internal di Papua. Permintaan ini muncul di tengah berlanjutnya konflik bersenjata yang menyebabkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Awal Kejadian
Pesan tersebut disampaikan oleh Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM menuju Dialog Kemanusiaan di Papua, Atnike Nova Sigiro, dalam media briefing mengenai hasil pengamatan situasi pemenuhan dan perlindungan HAM di Papua selama periode Januari hingga Juni 2026.
Perkembangan
Atnike mengungkapkan bahwa kebijakan dan alokasi sumber daya pemerintah belum berhasil memperbaiki kondisi keamanan dan pemenuhan hak-hak sipil masyarakat Papua. Dalam laporan tersebut, tercatat 42 peristiwa kekerasan yang melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan, mengakibatkan 59 korban jiwa, sebagian besar adalah warga sipil. Konflik bersenjata ini juga meningkatkan jumlah pengungsi internal, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan dampak kemanusiaan serta membuka ruang komunikasi untuk penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan.
Kondisi Terakhir
Anggota Tim Papua Komnas HAM, Amiruddin Al-Rahab, menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi, terutama untuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Ia meminta pemerintah segera melakukan intervensi dalam memenuhi kebutuhan pengungsi yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Komnas HAM telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong penyelesaian komprehensif atas persoalan kemanusiaan di Papua.
Recent News
