Koalisi Klerus dan Aktivis Filipina Desak Pembebasan 13 Pembela HAM
Sentra News Day - Sebuah koalisi yang terdiri dari klerus Katolik, masyarakat adat, tokoh Muslim Moro, dan pegiat hak asasi manusia (HAM) mendesak pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk membebaskan 13 pembela HAM yang divonis bersalah atas tuduhan kekerasan terhadap anak.
Awal Kejadian
Kasus ini berawal dari misi kemanusiaan pada tahun 2018, di mana para aktivis menyelamatkan siswa dari masyarakat adat Lumad dengan menutup sekitar 200 sekolah yang dibangun untuk anak-anak Lumad akibat konflik bersenjata di Davao del Norte, Pulau Mindanao. Mereka dituduh melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.
Perkembangan
Pada 5 Juli 2024, pengadilan di Kota Tagum, Provinsi Davao del Norte, menyatakan 13 aktivis tersebut bersalah dan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara. Meskipun mereka menyatakan tidak bersalah dan mengajukan banding, pada 27 November 2025, Pengadilan Banding di Cagayan de Oro menguatkan vonis tersebut. Para aktivis kini mengajukan permohonan banding kembali ke Pengadilan Banding untuk peninjauan ulang, dan jika ditolak, kasus ini berpotensi dilanjutkan ke Mahkamah Agung.
Kondisi Terakhir
Uskup Agung Davao Mgr. Daniel Palicte, yang hadir dalam konferensi yang diadakan di Universitas Filipina pada 15 Juli, mengkritik dominasi politik dinasti, khususnya keluarga Marcos dan Duterte, yang dianggap mengganggu upaya penegakan HAM. Ia juga menekankan bahwa penutupan sekolah-sekolah Lumad lebih terkait dengan kepentingan korporasi daripada kekhawatiran keamanan nasional.
Recent News
