Gubernur Ahmad Luthfi Pastikan Pengungsi Tegal Segera Mendapat Hunian Aman

Tegal, BLORANEWS.COM – Penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal dipastikan tidak berhenti pada fase tanggap darurat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah harus hadir hingga tahap pemulihan jangka panjang, termasuk relokasi warga ke hunian yang aman dan layak.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait di Posko Terpadu Kesehatan, Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Rabu (4/2/2026).

Dalam arahannya, Gubernur meminta seluruh unsur yang terlibat untuk tetap siaga dan mengantisipasi potensi bencana lanjutan, mengingat pergerakan tanah masih bersifat dinamis.

“Saya minta seluruh unsur siaga. Harus ada langkah antisipasi dan pencegahan. Jangan sampai ada kejadian susulan yang tidak ter-cover,” tegasnya.

Ahmad Luthfi menekankan bahwa penanganan warga terdampak tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah, kata dia, harus segera menyiapkan hunian sementara (huntara) yang terencana sebagai tahapan menuju hunian tetap (huntap).

“Kita tidak bisa hanya memberi bantuan lalu selesai. Semua yang membutuhkan huntara dan huntap harus dibackup,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara menyeluruh, mulai dari pangan, pendidikan, hingga layanan pendukung lainnya.

“Daerah mana yang terkena bencana harus terpenuhi kebutuhannya. Hari ini di Tegal, semua harus cukup, mulai dapur, sekolah, dan kebutuhan lainnya,” kata Ahmad Luthfi.

Selain fokus pada aspek kemanusiaan, Gubernur meminta percepatan perbaikan infrastruktur terdampak, khususnya jalan dan jembatan, melalui koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Jalan dan jembatan itu prioritas. Kalau ada jembatan yang putus, dalam satu minggu harus clear, minimal tiga hari sudah tertangani,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Ahmad Luthfi juga menyoroti dampak sosial jangka panjang akibat bencana. Berdasarkan laporan, ratusan rumah warga tidak memungkinkan lagi untuk dibangun kembali di lokasi semula.

“Ada sekitar 250 rumah yang hilang dan tidak bisa dibangun lagi. Ini harus jadi prioritas. Dinas sosial provinsi dan kabupaten harus memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Ia meminta pendataan warga yang akan direlokasi dilakukan secara rinci dan berkelanjutan agar seluruh warga terdampak tertangani dengan baik.

“Harus mulai didata. Jangan ditinggal. Jangan sampai bencana selesai, tapi masyarakat malah keleleran,” katanya.

Menurut Ahmad Luthfi, hunian sementara tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat tinggal darurat, tetapi harus dirancang sebagai bagian dari proses menuju hunian tetap yang layak.

“Huntara itu diproyeksikan menjadi huntap. Fasilitas umum harus lengkap,” ujarnya.

Terkait hunian tetap, ia menegaskan pentingnya kepastian hukum atas lahan relokasi yang disiapkan pemerintah daerah.

“Pemda siapkan lokasi dengan dasar hukum yang jelas. Soal pembangunan, provinsi yang menangani. Tugas pemda segera memetakan lokasi yang cocok,” katanya.

Relokasi warga, lanjutnya, harus mempertimbangkan aspek sosial agar masyarakat dapat beradaptasi dan hidup mandiri di tempat baru.

“Hadirnya negara adalah memberi kepastian bahwa masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah makna hadirnya negara,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyampaikan bahwa hingga Rabu sore, pergerakan tanah masih terjadi dan berdampak pada ratusan rumah warga.

“Berdasarkan laporan terakhir, sekitar 250 rumah terdampak dan 804 jiwa harus mengungsi. Karena pergerakan tanah masih dinamis, kami memprioritaskan keselamatan warga melalui pemantauan dan evakuasi ke titik-titik aman,” ujar Ischak.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

“Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur. Pagi ditelpon, siang sudah hadir langsung di lokasi dan memberikan bantuan Rp 300 juta,” katanya.