FKTP Swasta Desak Evaluasi Program JKN Terkait PBI Nonaktif dan Distribusi Peserta

Sentra News Day - MITRAPOL.com, Surabaya – Sejumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta mendesak pemerintah bersama BPJS Kesehatan melakukan evaluasi nasional terhadap implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Desakan tersebut mencuat dalam forum pertemuan FKTP di Kota Surabaya, Minggu (1/3/2026).

Pertemuan itu dipandu Djoko Sungkono, mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur ahli jaminan sosial periode pertama.

FKTP swasta menilai sejumlah persoalan di lapangan perlu segera dibenahi, terutama terkait status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif serta ketimpangan distribusi peserta antara Puskesmas dan fasilitas kesehatan swasta.

PBI Nonaktif, Peserta Kesulitan Akses Layanan

Salah satu isu utama yang disoroti adalah perubahan status kepesertaan PBI menjadi nonaktif secara tiba-tiba saat peserta hendak mengakses layanan kesehatan.

PBI merupakan skema bantuan iuran bagi fakir miskin dan kelompok rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, dalam praktiknya, perubahan status kerap terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas kepada peserta maupun fasilitas kesehatan.

Dalam sejumlah kasus, peserta diarahkan untuk melakukan klarifikasi ke dinas sosial daerah, sementara dinas sosial menyatakan bahwa data bersumber dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai menimbulkan kebingungan dan berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.

FKTP swasta juga menyampaikan bahwa dampak administratif, termasuk potensi pengembalian dana kapitasi akibat ketidaksesuaian data, turut membebani fasilitas kesehatan.

Ketimpangan Distribusi Peserta

Selain persoalan PBI nonaktif, forum tersebut menyoroti ketimpangan distribusi peserta JKN antara Puskesmas dan FKTP swasta. Meski regulasi mengamanatkan prinsip pemerataan dan redistribusi peserta, implementasinya dinilai belum optimal di sejumlah daerah.

Beberapa FKTP swasta melaporkan penurunan jumlah peserta yang berdampak pada keberlangsungan operasional layanan. Situasi ini dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan apabila tidak segera ditangani.

Dorong Transparansi dan Penguatan Koordinasi

FKTP swasta menekankan pentingnya transparansi data kepesertaan, termasuk informasi mengenai status peserta aktif, komposisi kepesertaan, perhitungan kapitasi, hingga mekanisme pemindahan peserta.

Mereka mengusulkan agar sistem validasi dan penonaktifan PBI dilakukan secara terintegrasi lintas instansi serta disertai notifikasi resmi kepada peserta dan fasilitas kesehatan guna mencegah kesalahpahaman di lapangan.

FKTP swasta menyatakan tetap berkomitmen menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan primer. Namun, mereka menilai keberhasilan Program JKN memerlukan implementasi kebijakan yang adil, transparan, dan terkoordinasi dengan baik agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak dirugikan.

Post Views: 212

Tag: BPJSKesehatan FKTPSwasta PelayananKesehatan Topik: BPJSKesehatan FKTPSwasta PelayananKesehatan

Penulis: RedaksiEditor: Redaksi

Hadapi Risiko Bencana, Warga Aceh Beralih ke Sertipikat Elektronik ATR/BPN

Pos Terkait

Upacara Harkitnas 2026, Rutan Kelas IIB Sabang Teguhkan Semangat Nasionalisme dan Pengabdian untuk Negeri

RAT Koperasi KPRI Dwijo Santoso Kedungtuban Bahas LPJ, Keuangan hingga Program Kerja 2026

Lampung Perkuat Keamanan Siber, BSSN Dorong Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di Seluruh Kabupaten/Kota

Pemprov Lampung Dorong Dapur MBG Serap Produk Petani dan UMKM Lokal, Gubernur Mirza: Penggerak Ekonomi Desa

8 Desa di Lebak Gelar Pilkades PAW Serentak, DPMD Pastikan Berjalan Aman dan Kondusif

Ketua DPD POM Ketapang Temui MABM Tumbang Titi, M Tahril Klarifikasi dan Minta Maaf soal Prosesi Adat Melayu

Kapolres dan Ketua DPRD Madina Saksikan Laga Final Futsal LMP 2026, Ini Daftar Pemenangnya

Dari Jualan Hasil Bumi hingga Jadi Sekda Demak, Akhmad Sugiharto Inspirasi Generasi Muda Pantang Menyerah

Percepat Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi, Wagub Aceh Instruksikan Kebijakan Satu Data

Perkuat Peran Ibu dalam Kesehatan Keluarga, DWP Lampung Edukasi Penanganan Demam dan Cegah Dehidrasi

Perkuat Pengendalian Inflasi, Pemprov Lampung Fokus Jaga Harga Pangan dan Daya Beli Masyarakat

Suryadi Djamil Apresiasi Pencabutan Pergub JKA, Minta Mualem Evaluasi Pejabat yang Bertanggung Jawab