Satgas PRR Targetkan Semua Pengungsi Tinggalkan Tenda Sebelum Lebaran 2026
Sumber Foto: Radio DMS
Internasional

Satgas PRR Targetkan Semua Pengungsi Tinggalkan Tenda Sebelum Lebaran 2026

Sentra News Day - Jakarta (DMS) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda darurat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelum Idul Fitri 2026.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan percepatan relokasi menjadi prioritas utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa selesai sebelum Idul Fitri. Kalau bisa, sebelum Lebaran semua sudah tidak ada lagi di tenda, melainkan di hunian sementara atau menerima dana tunggu hunian,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus menurun signifikan dibandingkan masa awal bencana. Dari lebih dari dua juta warga terdampak, per 27 Februari 2026 tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih tinggal di tenda pengungsian.

Sebanyak 10.394 jiwa berada di Aceh, sementara di Sumatera Utara tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumatera Barat, seluruh pengungsi dilaporkan telah meninggalkan tenda darurat.

Untuk mempercepat relokasi, Satgas PRR mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.

Data per 27 Februari 2026 mencatat target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi 10.498 unit atau sekitar 57 persen. Sementara pembangunan huntap baru terealisasi 1.363 unit dari target 36.669 unit. Enam unit huntap di Sumatera Barat dilaporkan telah rampung.

Selain itu, bantuan perbaikan rumah rusak juga terus disalurkan. Dari lebih 73.000 rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan hingga berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan dipercepat agar warga dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan intensif. Dukungan dari Kementerian PUPR, BNPB, Danantara, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai krusial untuk memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.