Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 2024 Capai Rp2.486,7 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Desember 2024 mencapai Rp2.486,7 triliun. Angka ini mencerminkan pencapaian sebesar 100,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengalami kenaikan sebesar 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, dalam laporan APBN KiTa pada Senin, 6 Januari 2025, menjelaskan rincian dari belanja pemerintah pusat tersebut. Dari total belanja, sekitar Rp1.315 triliun atau 120,6 persen berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), sedangkan belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.171,7 triliun atau 85,1 persen dari pagu APBN 2024.

Penyebab Peningkatan Belanja

Suahasil menyebutkan bahwa peningkatan belanja pemerintah pusat selama 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada kuartal pertama, belanja mengalami kenaikan sebesar 23,2 persen, didorong oleh kenaikan gaji pokok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Gaji pokok ASN/TNI/Polri meningkat sebesar 8 persen, sedangkan pensiunan ASN/TNI/Polri mengalami kenaikan sebesar 12 persen.

Selain itu, terdapat juga pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN, TNI, dan Polri, serta dukungan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta bantuan pangan untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdampak El Nino juga berkontribusi pada peningkatan belanja.

Detail Belanja Per Kuartal

Di kuartal kedua, belanja pemerintah meningkat sebesar 5,6 persen. Peningkatan ini didorong oleh distribusi bantuan pangan yang sama kepada KPM, serta pembayaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI, dan Polri. Pada kuartal ketiga, belanja kembali naik sebesar 21,3 persen, dipengaruhi oleh pembayaran gaji, penyaluran bansos, dan realisasi subsidi.

Kuartal keempat 2024 juga mencatat peningkatan belanja, dengan fokus pada penyaluran bantuan pangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara (IKN) dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.

Belanja untuk Masyarakat

Dari total belanja pemerintah, sekitar Rp1.030,6 triliun, atau 75,3 persen, merupakan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini termasuk perlindungan sosial, dengan PKH mencapai Rp17,7 triliun untuk 10 juta KPM, dan Kartu Sembako senilai Rp28 triliun untuk 18,7 juta KPM.

Pemerintah juga menyediakan subsidi untuk UMKM melalui bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20,9 triliun, serta bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi pupuk, dan dukungan di bidang energi. Di sektor pendidikan, anggaran untuk program Indonesia Pintar dan KIP Kuliah juga dialokasikan secara signifikan.

Secara keseluruhan, belanja pemerintah pusat di tahun 2024 mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan subsidi yang tepat sasaran.