Penguatan Pusat Data Nasional untuk Menjamin Ketahanan Digital Indonesia

Jakarta - Untuk memperkuat kedaulatan digital dan mendukung transformasi digital di berbagai sektor, pemerintah Indonesia telah memulai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang terletak di Cikarang, Jawa Barat. PDN ini akan menjadi pusat data pertama yang dimiliki oleh pemerintah dan ditargetkan untuk beroperasi pada akhir Maret 2025.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa setelah pembangunan PDN selesai, Indonesia akan memiliki sistem pusat data yang lebih baik dari sebelumnya. Pusat data ini diharapkan dapat mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang saat ini masih terpisah, sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan penyelenggaraan layanan digital bagi masyarakat.

Namun, perjalanan menuju pengoperasian PDN ini tidak tanpa kendala. Sekitar satu tahun yang lalu, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya mengalami serangan siber berupa ransomware yang berdampak pada beberapa layanan publik, termasuk keimigrasian. Serangan tersebut berhasil ditangani melalui kolaborasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime POLRI, dan Telkom Sigma.

Pasca insiden tersebut, pemerintah berupaya memastikan keamanan PDN di Cikarang dengan melakukan penilaian akhir terhadap sistem keamanan siber yang ada. Asesmen ini juga mencakup aspek operasional PDN untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik.

Penguatan Infrastruktur Data

Saat ini, Indonesia hanya memiliki satu PDN yang sedang dalam proses pembangunan. Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan PDN di Batam melalui kerja sama dengan Korea Selatan, namun proyek tersebut dihentikan karena tidak ada kemajuan selama dua tahun terakhir. Sementara itu, rencana pembangunan PDN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Labuan Bajo juga belum memasuki tahap lelang.

Pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, mengungkapkan bahwa pembatalan proyek PDN di Batam berpotensi menimbulkan risiko strategis terhadap keamanan data nasional. Dengan hanya mengandalkan PDN di Cikarang, Indonesia menghadapi risiko single point of failure, di mana gangguan pada pusat data ini dapat melumpuhkan layanan publik yang bergantung padanya. Ia mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain dan memperkuat keamanan infrastruktur yang ada.

Pratama juga menyarankan penerapan teknologi keamanan canggih, seperti enkripsi dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan industri teknologi untuk membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.

Pentingnya Sumber Daya Manusia

Selain infrastruktur, pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengelola PDN. Ia menegaskan bahwa pengelolaan data harus dilakukan dengan standar yang baik untuk memastikan keamanan dan efektivitas pusat data. Alfons menyarankan agar pengelolaan data yang tidak sensitif dapat melibatkan pihak swasta lokal untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Dengan infrastruktur yang andal dan SDM yang terampil, diharapkan keamanan PDN dapat terjamin, sehingga gangguan serupa seperti yang terjadi pada tahun lalu tidak akan terulang. PDN yang aman dan andal akan menjamin kelangsungan layanan publik yang stabil dan aman bagi masyarakat.