Pemprov Papua Dukung PAK-HAM dalam Advokasi Hak Asasi Manusia

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua menyatakan siap mendukung kerja independen yang dilakukan oleh P erhimpunan Advokasi Hak Asasi Manusia atau PAK-HAM Papua.

Pernyataan itu disampaikan Asisten I Setda Provinsi Papua, Yohanes Walilo saat pelantikan ketua dan rapat kerja PAK-HAM Papua 2026, di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Rabu (18/02/2026).

Yohanes Walilo, mengatakan pergantian kepengurusan itu sebagai langkah penting dalam memperkuat advokasi hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

Menurutnya, PAK-HAM Papua berperan dalam mendorong perlindungan serta pemenuhan HAM di daerah ini. Dengan kepemimpinan baru di bawah Methodius bersama jajaran pengurusnya, pemerintah berharap organisasi tersebut dapat menjalankan tugas secara optimal dan konsisten.

“Pentingnya penguatan perlindungan hak-hak khusus Orang Asli Papua dengan tetap mengedepankan kearifan lokal,” kata Yohanes Walilo.

Ia mengatakan, dalam praktik di lapangan masih ditemukan berbagai pelanggaran hak dan ketidakadilan yang membutuhkan perhatian serius. Karena itu PAK-HAM Papua diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan tersebut sesuai dengan cita-cita para pendirinya.

Selain itu, efektivitas kerja organisasi dinilai perlu ditingkatkan melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian, serta lembaga lain yang memiliki peran dalam pendekatan HAM di Papua.

“Masyarakat sangat membutuhkan keberpihakan dan kepastian hukum, agar dapat merasakan keadilan dalam kehidupan sosial, budaya, maupun aspek lainnya,” ucapnya.

Katanya, secara nasional PAK-HAM memiliki struktur hingga tingkat pusat, sementara di Papua kehadirannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Kata Walilo, pemerintah tidak akan mengintervensi kerja organisasi karena PAK-HAM Papua bersifat independen. Namun, apabila diperlukan koordinasi maupun dukungan tertentu, termasuk fasilitas dan dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah, hal tersebut dapat dibicarakan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kegiatannya.

“Lembaga tidak boleh hanya hadir secara administratif tanpa kerja nyata. Hubungan koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan di Papua,”katanya

Ia mengatakan, bahkan apabila terjadi pelanggaran di lingkungan penyelenggara pemerintahan, proses hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku oleh pihak berwenang.

Selain itu, pemerintah membuka ruang dialog dan diskusi terkait perkembangan hukum dan HAM di Papua.

“Komunikasi yang konstruktif diharapkan dapat mendorong perbaikan bersama demi terciptanya keadilan yang lebih baik bagi masyarakat Papua,” ucapnya.

Sementara itu, Methodius Kossay yang baru dilantik sebagai ketua PAK HAM Papua, berharap adanya dukungan penuh dari pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh adat, serta para relawan agar seluruh program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ia mengatakan, masa depan Papua harus dibangun di atas keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan dialog yang setara. Melalui momentum ini, seluruh pihak diajak untuk meninggalkan politik kekerasan dan membangun politik dialog serta keadilan sosial.

“Kami mempunyai keyakinan bahwa Papua yang damai adalah Papua yang menghormati manusia sebagai ciptaan Tuhan dan sebagai warga negara yang setara,” kata Kossay. (*)