Pemerintah Pusat Ambil Alih Pengiriman Logistik ke Aceh Terkait Banjir
JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya menangani dampak banjir yang melanda Provinsi Aceh, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih pengiriman logistik ke daerah tersebut. Pengiriman ini akan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta dan Medan.
"Tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan," tegas Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (1/12/2025).
Menurut Tito, akses darat ke Aceh terputus, sehingga provinsi tersebut memerlukan dukungan pangan yang harus didistribusikan menggunakan pesawat. "Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat," jelasnya.
Menanggapi situasi ini, Tito memahami keputusan beberapa bupati yang menyatakan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah banjir di daerah mereka. "Kita melihat wajar enggak mampu karena di daerah yang tersulit, dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya," ujarnya.
Penanganan pascabanjir juga dihadapkan pada kesulitan, mengingat akses jalan yang masih belum memungkinkan untuk menggunakan alat berat. "Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor, tertutup. Terkunci dari utara, dari Lhokseumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus," tambahnya.
Tito menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan akses jalan, pemerintah pusat tetap akan memberikan bantuan, baik untuk daerah yang mampu maupun yang tidak. "Tapi pemerintah pusat, mau dia katakan mampu, mau dia katakan nyerah, enggak mampu, pasti kita akan bekerja, membantu dan itu sudah sejak hari pertama," ungkapnya.
Saat ini, setidaknya ada tiga bupati yang telah menyatakan ketidakmampuan mereka dalam menangani banjir, yaitu Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
Hingga Minggu (30/11/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan bahwa bencana banjir dan longsor telah menyebabkan 442 orang meninggal dunia, 402 orang hilang, dan 646 orang luka-luka di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, 217 orang yang meninggal dunia berada di wilayah Sumatera Utara, 129 orang di Sumatera Barat, dan 96 orang di Aceh. Sementara itu, 209 orang di Sumatera Utara masih dinyatakan hilang, di Sumatera Barat ada 118 orang, dan 75 orang di Aceh.




