Pakar: Relokasi Pengungsi Palestina Berisiko Memperkuat Pengosongan Wilayah
Internasional

Pakar: Relokasi Pengungsi Palestina Berisiko Memperkuat Pengosongan Wilayah

20:30

Pengungsi Palestina – Wacana penerimaan pengungsi dari Gaza dan Palestina yang sempat mengemuka di Indonesia dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang kerap luput dari perhatian. Pendekatan tersebut, meskipun sering dipahami sebagai langkah kemanusiaan di tengah krisis yang terus memburuk, perlu dikaji secara lebih hati-hati dalam kerangka politik dan sejarah konflik Palestina.

Isu ini mengemuka dalam agenda Guest Lecture bertajuk “Life Under Siege: Resistance & Hope of Palestine” yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (19/1).

Dosen Hubungan Internasional UMY, Prof. Faris Al-Fadhat, M.A., Ph.D., menilai bahwa penerimaan pengungsi Palestina tanpa disertai perlindungan tegas atas hak mereka untuk tetap tinggal di tanah asal berisiko sejalan dengan strategi penggantian penduduk dan pengosongan wilayah Palestina.

“Pendekatan kemanusiaan harus dibaca secara utuh. Jika tidak hati-hati, relokasi justru bisa memperkuat agenda politik pengosongan Palestina yang selama ini dikhawatirkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Al-Quds University, Prof. Dr. Imad Abu Kishek, yang hadir sebagai pemateri, menegaskan bahwa relokasi pengungsi Palestina bukanlah solusi atas konflik yang terjadi.

Baca juga : Pendidikan Jadi Investasi Utama Rakyat Palestina di Tengah Konflik Berkepanjangan

“Sejak awal, strategi yang dijalankan adalah penggantian masyarakat Palestina dari tanahnya. Strategi ini dirancang secara sistematis, dan relokasi sering kali membuat pengosongan wilayah terlihat seolah-olah sebagai solusi kemanusiaan,” tegas Imad.

Ia menjelaskan bahwa pemaksaan migrasi tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan melalui tekanan berlapis yang membuat kehidupan warga Palestina semakin sulit. Tekanan tersebut meliputi pembatasan mobilitas, tekanan ekonomi, pengetatan administratif, hingga kriminalisasi terhadap kehidupan sipil.

Pola semacam ini, menurut Imad, terjadi baik di Gaza maupun di Tepi Barat. Warga Palestina tidak diperintahkan secara langsung untuk meninggalkan tanahnya, tetapi didorong pergi melalui penciptaan kondisi hidup yang tidak manusiawi dan tidak berkelanjutan.

Dalam konteks global, Imad menilai praktik tersebut jarang dikritisi secara mendalam dalam narasi media internasional. Relokasi kerap diposisikan sebagai jalan keluar, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan masyarakat Palestina di tanahnya sendiri.

Guru Besar di bidang kebijakan publik ini menegaskan bahwa ketahanan rakyat Palestina menjadi alasan utama mengapa strategi pengosongan wilayah tidak berjalan mudah. Ikatan historis, sosial, dan keyakinan yang kuat terhadap tanah air membuat masyarakat Palestina tetap bertahan di tengah tekanan yang berkepanjangan. (ID)

You can share this post!