Menteri HAM Pastikan Teror ke Ketua BEM UGM Bukan dari Pemerintah

RUBLIK DEPOK – Menteri Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (UGM), , tidak mungkin berasal dari pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026), merespons teror yang diterima Tiyo dan keluarganya setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut Pigai, Presiden telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaan ataupun membungkam hak asasi manusia. Karena itu, ia memastikan pemerintah tidak mungkin meneror warganya sendiri.

“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” tegasnya.

Polisi Diminta Ungkap Pelaku

Pigai menilai pengungkapan pelaku teror sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ia meminta kepolisian segera melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan siapa aktor di balik ancaman tersebut.

“Kalau Anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi. Maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah terbuka terhadap kritik dalam sistem demokrasi. Namun, kritik tersebut menurutnya harus disampaikan dengan etika dan tidak mengarah pada penghinaan.

“Kalau Anda kritik boleh, kapan pun boleh kritik, negara kasih kesempatan memberi kritik. Kalau hina, jangan,” katanya.

Soroti Surat ke UNICEF dan Isu Pemilu 2029

Pigai juga menyoroti narasi kritik Tiyo yang sebelumnya disampaikan melalui surat kepada , khususnya bagian yang mengaitkan program makan bergizi gratis (MBG) dengan pemilihan umum 2029.