Menko Muhaimin: Kesehatan Mental Harus Jadi Prioritas Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan berbagai peristiwa tragis yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus bunuh diri pada anak dan remaja, menjadi alarm serius bagi bangsa untuk menjadikan kesehatan mental sebagai agenda strategis nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin dalam Dialog Solidaritas dan Partisipasi Publik bertajuk Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

“Sekali lagi, kesehatan mental menjadi agenda strategis dan tanggung jawab bersama,” kata Muhaimin.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 28 juta masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Angka tersebut, menurut Muhaimin, mencerminkan persoalan yang kompleks dan multidimensi.

“Ini menunjukkan adanya gunung es yang sangat menghawatirkan yang setiap saat akan bisa lebih banyak dan lebih parah lagi,” ujarnya.

Muhaimin menjelaskan, gangguan kesehatan mental tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh berbagai faktor seperti kemiskinan struktural, tekanan sosial-ekonomi, lemahnya kohesi sosial, serta rendahnya literasi dan dukungan psikososial di tingkat komunitas.

“Itulah tantangan yang harus kita lakukan bersama-sama untuk mengajak dan bersama-sama mengatasi akibat sekaligus kita mulai dari pemicu gangguan-gangguan kesehatan mental yang sangat kompleks ini,” kata Muhaimin.

Penguatan Regulasi dan Kebijakan Anggaran Tepat Sasaran

Ia menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dan sistemik. Upaya penanganan kesehatan mental, kata dia, tidak cukup hanya mengobati dampak, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan regulasi, kebijakan anggaran yang tepat sasaran, serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan nonpemerintah.

Muhaimin menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga kesejahteraan psikologis. Tanpa ketahanan psikososial, pembangunan dinilai tidak akan berkelanjutan.

“Ketika masyarakat bertahan secara psikososial, mereka akan menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan tentu menjadi kekuatan yang akan menjadi berdaya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin juga mengapresiasi peran para aktivis dan dukungan kalangan akademisi Universitas Indonesia. Ia menyebut pemerintah terus memperkuat akses layanan kesehatan jiwa, termasuk melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Hari ini kita sebagai sebuah warga bangsa dituntut terus bahu-membahu untuk memastikan tidak ada satupun yang sendirian menanggung beban tetapi kita punya saudara, kita punya keluarga, kita menjadi satu kesatuan,” tutup Muhaimin.