Sentra News Day - Jakarta, Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan para pengungsi yang masih tinggal di tenda segera dipindahkan ke hunian yang lebih layak. Pemerintah mendorong agar mereka dapat menempati hunian sementara (huntara) atau menerima bantuan melalui skema Dana Tunggu Hunian (DTH) sebelum Hari Raya Idulfitri.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari kantor pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Saya sengaja mengundang kaitan dengan masalah pengungsian, terutama yang masih ada di tenda, karena kita berharap sebelum Lebaran tidak ada lagi yang ada di tenda,” ujar Tito.
Ia menegaskan, keberadaan pengungsi yang masih tinggal di tenda hingga memasuki bulan ketiga pascabencana menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, berkurangnya jumlah pengungsi yang tinggal di tenda merupakan salah satu indikator penting dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk bulan ketiga setelah akhir November. Tidak elok kalau mereka masih di tenda,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pengungsi di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera terus mengalami penurunan. Di Sumatera Barat dilaporkan sudah tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Sementara itu, di Aceh masih terdapat pengungsi yang bertahan di tenda dan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bireuen, Nagan Raya, dan Gayo Lues. Adapun di Sumatera Utara, pengungsi masih berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
“Intinya adalah kita melihat masih ada yang di tenda, dan ini perlu kita selesaikan. Kita perlu mencari solusinya supaya mereka tidak lagi tinggal di tenda,” tambahnya.
Tito menekankan pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara maupun penyaluran Dana Tunggu Hunian agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang lebih layak. Ia juga menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penanganan persoalan hunian bagi para pengungsi.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri secara daring oleh sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, Managing Director Stakeholder Management and Communications di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rohan Hafas, serta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin.
Syafira