Koordinasi Pusat Jadi Kunci Pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung

Tulungagung, Jawa Timur - Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengumumkan kesiapan untuk menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat (SR), namun pelaksanaan proyek tersebut masih bergantung pada koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat.

Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin, mengungkapkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, REI Hariadi, dijadwalkan untuk berangkat ke Jakarta pada Kamis (17/4) guna menghadiri pembahasan lanjutan dengan Kementerian Sosial terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat.

"Pembahasan ini berkaitan dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat," kata Ahmad Baharuddin.

Sebelumnya, Kementerian Sosial bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan survei terhadap lahan seluas 7,1 hektare yang disiapkan oleh Pemkab Tulungagung, yang terletak di Kelurahan Kedungsoko, berdekatan dengan SMPN 5 Tulungagung. Ahmad menjelaskan bahwa lahan tersebut dinilai cukup baik dan sesuai untuk keperluan sekolah.

Lahan yang disiapkan merupakan tanah pertanian yang telah dialihfungsikan menjadi lahan perumahan, dengan status milik Pemkab yang tidak terpisah-pisah.

Wakil Bupati menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pendaftaran penerimaan siswa baru untuk Sekolah Rakyat tahun ini, karena bangunan dan sarana yang diperlukan belum tersedia.

Sekolah Rakyat direncanakan akan dibangun dengan konsep berasrama, ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin, khususnya yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seluruh siswa di sekolah ini akan mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah, mencakup biaya pendidikan, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Menanggapi data yang menunjukkan sekitar 3.000 anak usia sekolah di Tulungagung tidak melanjutkan pendidikan, Ahmad Baharuddin menyebutkan bahwa kelompok ini berpotensi menjadi sasaran penerimaan di Sekolah Rakyat. "Kita perlu melihat terlebih dahulu alasan mereka tidak melanjutkan sekolah," ujarnya.

Sekolah Rakyat akan membuka jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Proses seleksi penerimaan siswa akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan verifikasi status ekonomi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk kategori desil 1 dan 2, diikuti dengan tes akademik.

Selain mata pelajaran formal, kurikulum Sekolah Rakyat juga akan menekankan pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, serta keterampilan hidup.