Komisaris TPL: Penutupan Perusahaan Ancam Stabilitas Sosial dan Ekonomi

Seruan penutupan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) kembali mencuat ke publik. Namun, di tengah pro-kontra yang berkembang, Komisaris Independen TPL, Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto, menyuarakan keprihatinannya. Sosok dengan latar belakang militer dan intelijen strategis ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, sebelum kini aktif juga sebagai Ketua Umum PB Perbakin.

Menurut Joni, wacana penutupan TPL tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga menyangkut urat nadi perekonomian masyarakat di sekitar Danau Toba. “Setiap kebijakan harus melihat manusia di dalamnya. Jangan sampai ada keputusan yang justru membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Agustus 2025.

Ia menegaskan, TPL mempekerjakan ribuan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, sekaligus menggerakkan UMKM yang bermitra dengan perusahaan. “Berapa banyak keluarga yang selama ini menggantungkan hidupnya di sana? Penutupan mendadak bisa menimbulkan keresahan, pengangguran, bahkan konflik horizontal. Tugas kita bukan memicu ketegangan, melainkan menjaga keamanan masyarakat dengan solusi yang adil,” tegasnya.

Joni mengingatkan bahwa pengangguran massal bisa berdampak luas, mulai dari meningkatnya tindak kriminal, melemahnya ketahanan keluarga, hingga potensi konflik antarwarga. “Stabilitas sosial itu fondasi pembangunan bangsa, jangan dikorbankan,” katanya.

Menanggapi tudingan soal isu lingkungan, Joni menekankan bahwa operasional TPL berjalan sesuai regulasi pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan dua penghargaan nasional yang diraih tahun 2025: Penghargaan Prima Wana Karya dari KLHK atas pengelolaan hutan berkelanjutan, serta penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian pada ajang Annual Indonesia Green Industry Summit. “Penghargaan ini bukti bahwa operasional TPL dijalankan sesuai aturan dengan standar keberlanjutan yang tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika memang ada pelanggaran, penyelesaiannya harus melalui penegakan hukum yang berbasis data dan kajian ilmiah, serta dilakukan oleh lembaga berwenang yang independen. “Negara kita adalah negara hukum. Jadi semua harus berjalan di rel hukum, bukan dengan tekanan massa,” ucapnya.

Lebih jauh, Joni menilai seruan penutupan TPL kontradiktif dengan arah kebijakan nasional. Ia menyinggung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin tentang penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan industri kreatif. “Menutup perusahaan ini jelas berlawanan dengan semangat pemerintah yang ingin memperluas lapangan kerja. Negara sedang mendorong investasi dan industrialisasi, jadi jangan sampai ada langkah yang justru melemahkan semangat itu,” katanya.

Sebagai Komisaris Independen, Joni menegaskan keterbukaan perusahaan terhadap kritik maupun aspirasi. Baginya, dialog adalah jalan paling elegan dan aman untuk menyelesaikan perbedaan. “Jika ada aspirasi, mari disampaikan secara terbuka di meja perundingan, bukan dengan provokasi di jalan. Keamanan dan ketertiban publik harus dijaga, dan perusahaan siap menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah,” ujarnya.

Pada akhirnya, Joni menekankan perannya adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. “Kita harus bisa menyeimbangkan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi, tanpa mengorbankan stabilitas masyarakat. Perusahaan hadir bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga untuk kesejahteraan bangsa,” tutupnya.