Ketimpangan Akses Jaminan Kesehatan Balita di Indonesia: Tantangan bagi Keluarga Sektor Informal
Sentra News Day - Dok. Kompas TV
Balita yang berada di penampungan manusia perahu di wilayah Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. Sebuah studi baru mengungkap adanya ketimpangan signifikan dalam kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia.
Nationalgeographic.co.id— Sebuah studi baru mengungkap adanya ketimpangan signifikan dalam kepemilikan jaminan kesehatan pada anak usia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia. Temuan ini dihasilkan dari penelitian berbasis data sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2022 yang merepresentasikan kondisi nasional.
Studi baru ini merupakan hasil kolaborasi antara peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Monash University. Mereka secara bersama-sama menganalisis lebih dari 30 ribu data anak balita di Indonesia.
Hasil studi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga pekerja sektor informal memiliki peluang lebih rendah untuk terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibandingkan anak dari keluarga sektor formal.
"Kesehatan dan kesejahteraan anak masih menjadi tantangan di Indonesia, sebagian karena rendahnya cakupan jaminan kesehatan di kalangan anak-anak di bawah usia lima tahun, terutama di rumah tangga sektor informal," tulis para peneliti dalam makalah studi tersebut.
"Banyak pekerja informal tidak diklasifikasikan sebagai miskin, sehingga jaminan [kesehatan] menjadi tidak terjangkau bagi keluarga mereka," ungkap mereka.
Makalah studi mereka itu baru saja terbit di jurnal Asia Pacific Journal of Public Health pada 17 Maret 2026. Judulnya, " Social Determinants and Health Insurance Inequalities Among Children Younger Than Five in Indonesia: A Secondary Analysis of the 2022 SUSENAS".
Dewi Harfina, peneliti dari Pusat Riset Kependudukan BRIN sekaligus ketua tim studi tesebut, menjelaskan bahwa faktor struktural menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut.
“Anak dari rumah tangga pekerja informal sekitar 20 persen lebih kecil kemungkinannya memiliki jaminan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa persoalan akses tidak hanya terkait kemampuan ekonomi, tetapi juga sistem perlindungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif,” ujar Dewi, saat diwawancara di Yogyakarta pada Kamis, 26 Maret 2025.
Studi baru ini juga mengidentifikasi faktor lain yang berpengaruh signifikan terhadap jaminan kesehatan balita selain status pekerjaan orang tua. Mulai dari tingkat pendidikan kepala rumah tangga, kondisi kemiskinan, hingga kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Tim peneliti mengungkapkan, anak yang memiliki NIK tercatat memiliki peluang lebih dari empat kali lipat untuk terdaftar dalam jaminan kesehatan.
Sri Sunarti Purwaningsih, peneliti dari Pusat Riset Kependudukan BRIN yang juga terlibat dalam studi ini, menekankan bahwa ketimpangan ini merupakan refleksi dari persoalan struktural yang lebih luas.
“Ketimpangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Kelompok pekerja sektor informal menjadi salah satu yang paling rentan terdampak,” jelasnya seperti dilansir laman BRIN.
Halaman:
1 2 3
Tag:
Indonesia Balita Ketimpangan Jaminan Kesehatan
Mutakhir
Populer
Recent News
