Investasi Telkomsel ke GOTO Berujung Kerugian Rp4,74 Triliun, BPK Soroti Tata Kelola BUMN
Sentra News Day - MAJALAH ICT – Jakarta. Pada November 2020, ketika pandemi Covid-19 masih mengguncang ekonomi global, dunia startup Indonesia justru berada dalam fase paling optimistis sepanjang sejarahnya. Valuasi perusahaan teknologi melonjak. Investor global berebut masuk. Narasi mengenai ekonomi digital masa depan terdengar hampir di setiap forum bisnis dan pemerintahan.
Di tengah euforia itu, Telkomsel mengambil langkah besar: masuk ke ekosistem Gojek yang kemudian merger dengan Tokopedia menjadi GoTo.
Langkah tersebut ketika itu dipandang sebagai simbol kolaborasi strategis nasional antara operator telekomunikasi terbesar Indonesia dengan perusahaan teknologi terbesar di Tanah Air.
Namun lima tahun kemudian, cerita itu berubah.
Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap bahwa investasi Telkomsel di GOTO justru menimbulkan unrealized loss sebesar Rp4,74 triliun hingga 2024.
Yang menarik, persoalan ini tidak hanya menyentuh aspek bisnis dan investasi digital, tetapi juga memperlihatkan bagaimana jejaring elite bisnis, politik, startup, dan BUMN saling bertemu dalam pembangunan ekosistem digital nasional.
Investasi di Tengah Euforia Startup
Awalnya, langkah Telkomsel terlihat sangat masuk akal. Pada 2020, Telkomsel menempatkan dana sekitar US$150 juta atau setara Rp2,1 triliun ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), induk Gojek, melalui instrumen zero-coupon mandatory convertible bond (MCB).
Setelah Gojek merger dengan Tokopedia pada 2021 dan membentuk GOTO, investasi tersebut dikonversi menjadi saham dan diperbesar menjadi sekitar US$450 juta atau sekitar Rp6,38 triliun.
Dengan transaksi tersebut, Telkomsel menggenggam sekitar 23,72 miliar saham GOTO atau sekitar 1,97 persen kepemilikan.
Saat itu, narasi besar yang dibangun adalah “sinergi digital nasional”. Telkomsel diharapkan dapat mengintegrasikan layanan digital, memperkuat monetisasi pelanggan, membangun sinergi data dan fintech hingga memperkuat ekonomi digital nasional berbasis ekosistem. Di tengah booming startup global, investasi tersebut dipandang sebagai langkah visioner.
Nama-Nama Besar di Balik Ekosistem
Namun perjalanan investasi ini juga tidak bisa dilepaskan dari relasi elite bisnis dan politik yang berada di sekelilingnya.
Pada periode investasi berlangsung, Menteri BUMN Erick Thohir sedang mendorong agenda besar transformasi digital BUMN. Erick aktif mendorong perusahaan negara masuk lebih agresif ke ekonomi digital, startup, cloud, data center, dan ekosistem teknologi baru.
Di sisi lain, kakak Erick Thohir, Garibaldi ‘Boy’ Thohir, kemudian masuk menjadi Komisaris Utama GOTO setelah merger Gojek-Tokopedia.
Nama lain yang tidak bisa dilepaskan dari ekosistem ini adalah Nadiem Makarim. Sebagai pendiri Gojek, Nadiem merupakan sosok sentral dalam pertumbuhan startup tersebut hingga menjadi decacorn dan akhirnya merger dengan Tokopedia membentuk GOTO. Namun pada Oktober 2019, Nadiem masuk kabinet Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Artinya, ketika investasi Telkomsel ke Gojek dan kemudian GOTO berlangsung, pendiri perusahaan tersebut sedang berada di lingkaran pemerintahan.
Secara formal, tidak ada bukti bahwa posisi Nadiem terkait langsung dengan keputusan investasi Telkomsel. Namun dalam konteks persepsi publik dan governance BUMN, kedekatan antara elite startup, elite bisnis, dan elite pemerintahan inilah yang kemudian menjadi perhatian.
Sementara di lingkaran lain, nama Wishnutama Kusubandio juga menarik perhatian. Setelah melepas jabatannya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama kembali ditunjuk menjadi Komisaris Tokopedia pada Februari 2021. Sebelumnya, ia memang pernah duduk sebagai komisaris Tokopedia sebelum masuk kabinet pada 2019.
Kembalinya Wishnutama ketika itu disebut bertujuan membantu Tokopedia dalam pengembangan UMKM lokal dan ekonomi kreatif digital.
Namun yang kemudian menjadi sorotan adalah posisi rangkapnya. Pada periode yang sama, Wishnutama juga menjabat sebagai Komisaris Utama Telkomsel—perusahaan yang kemudian melakukan investasi besar ke ekosistem GOTO.
Secara formal, tidak ada aturan yang menyatakan rangkap jabatan tersebut melanggar hukum. Namun dalam perspektif tata kelola korporasi, posisi tersebut tetap memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi pengawasan, potensi conflict of interest, dan bagaimana proses pengambilan keputusan investasi dilakukan di lingkungan BUMN digital.
Terlebih, keputusan investasi tersebut melibatkan dana perusahaan negara dalam jumlah sangat besar.
Temuan BPK: Sinergi Tak Sesuai Harapan
Dalam audit bernomor 64/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/11/2025 tertanggal 21 November 2025, BPK menemukan bahwa realisasi synergy value yang sejak awal menjadi dasar utama investasi ternyata meleset cukup jauh dari target manajemen.
Realisasi sinergi digital hingga November 2024 baru mencapai sekitar Rp6,38 triliun atau sekitar 69,81 persen dari proyeksi awal.
Dengan kata lain, ekspektasi integrasi bisnis digital antara Telkomsel dan GOTO tidak berjalan sesuai rencana.
BPK juga menyoroti fakta bahwa investasi dilakukan ketika perusahaan target masih mengalami kerugian sangat besar.
Saat AKAB menawarkan investasi kepada Telkomsel pada 2020, perusahaan tersebut tercatat mengalami rugi komprehensif sekitar Rp16,62 triliun.
Setelah merger menjadi GOTO, kondisi kerugian terus berlanjut Rp22,53 triliun pada 2021, Rp40,26 triliun pada 2022 bahkan melonjak menjadi Rp90,41 triliun pada 2023.
Menurut BPK, manajemen Telkomsel dinilai belum memitigasi secara memadai risiko bisnis dari riwayat kerugian tersebut.
Dari Untung Kertas Menjadi Kerugian Besar
Ironisnya, investasi tersebut sempat terlihat sangat menjanjikan.
Saat IPO GOTO pada 2022, investasi Telkomsel sempat menghasilkan unrealized gain sekitar Rp2,49 triliun. Nilai investasi bahkan sempat naik menjadi sekitar Rp8,89 triliun.
Namun euforia saham teknologi global tidak berlangsung lama.
Perubahan sentimen investor terhadap startup yang belum profit membuat saham-saham teknologi dunia mengalami tekanan besar. Harga saham GOTO terus melemah sejak IPO.
Akibatnya, nilai investasi Telkomsel ikut tergerus drastis hingga mencatat unrealized loss sebesar Rp4,74 triliun.
Ketika BUMN Masuk Dunia Venture Capital
Kasus ini memperlihatkan persoalan yang lebih besar mengenai arah transformasi BUMN digital Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak BUMN mulai masuk ke dunia startup dan venture capital. Perusahaan negara didorong agar tidak tertinggal dalam ekonomi digital.
Namun dunia startup memiliki karakter yang sangat berbeda dibanding bisnis korporasi tradisional.
Valuasi startup sering kali dibangun berdasarkan proyeksi pertumbuhan masa depan, bukan profit aktual. Risiko kegagalan juga jauh lebih tinggi.
Dalam ekosistem venture capital global, kerugian memang dianggap bagian dari permainan bisnis.
Tetapi ketika investasi dilakukan menggunakan dana perusahaan negara, standar akuntabilitas menjadi jauh lebih sensitif.
Dan di titik inilah kasus Telkomsel-GOTO menjadi penting.
Danantara dan Ujian Reformasi Governance
Kini perhatian publik mengarah pada Danantara Indonesia. Sebagai entitas baru yang dibentuk untuk memperkuat pengelolaan aset strategis BUMN, Danantara membawa janji reformasi tata kelola dan profesionalisme investasi negara.
Namun temuan BPK terhadap investasi Telkomsel-GOTO memperlihatkan bahwa persoalan governance di BUMN digital jauh lebih kompleks dibanding sekadar restrukturisasi organisasi. Danantara tidak bisa hanya melihat kasus ini sebagai risiko bisnis biasa.
Ada kebutuhan untuk mengevaluasi model investasi startup BUMN, memperkuat due diligence, memastikan transparansi pengambilan keputusan dan membangun mekanisme pengawasan independen terhadap investasi digital bernilai besar.
Karena semakin besar BUMN bermain di ekonomi digital, semakin besar pula risiko finansial dan governance yang harus dikelola.
Recent News
