75 Pelajar Ikuti Simulasi Sekolah Rakyat di Jakarta Timur Selama 2 Hari

Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia akan melaksanakan simulasi kegiatan belajar mengajar untuk Sekolah Rakyat pada hari ini, Rabu (9/7/2025), di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Simulasi ini merupakan langkah persiapan sebelum pelaksanaan resmi Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai pada 14 Juli 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dijadwalkan akan meninjau kegiatan tersebut pada pukul 09.00 WIB. Simulasi ini direncanakan berlangsung selama dua hari, yaitu dari 9 hingga 10 Juli 2025, dan melibatkan 75 siswa yang akan menginap di asrama yang telah disediakan.

Dari total 75 siswa, terdiri dari 35 laki-laki dan 40 perempuan, yang dibagi dalam tiga rombongan belajar untuk jenjang SMP, masing-masing berjumlah 25 siswa. Selama simulasi, para siswa akan mendapatkan seragam, keperluan sekolah, cek kesehatan gratis, talent mapping, serta uji coba pembelajaran akademik dengan pengenalan Learning Management System (LMS) dan tata tertib sekolah.

Program Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2025/2026 akan dimulai bulan ini dengan total 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 63 titik direncanakan memulai pembelajaran pada 14 Juli 2025, sementara 37 titik lainnya akan dimulai pada akhir bulan yang sama.

Inisiatif Sekolah Rakyat ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, menyatakan bahwa anak-anak jalanan menjadi prioritas utama untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Calon siswa yang akan mengikuti program ini diambil dari data yang terintegrasi antara DTSEN dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terutama mereka yang tidak lagi terdaftar di Dapodik.

Program ini juga diharapkan dapat menjangkau anak-anak yang berasal dari kelompok paling miskin, termasuk mereka yang tidak terdaftar di sekolah. Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Kemensos akan membentuk tim bersama Dinas Sosial setempat yang akan melakukan peninjauan langsung ke rumah calon siswa.

Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa dalam program Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh pemerintah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah. Koordinasi pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan oleh Kementerian Sosial, sedangkan rekrutmen guru dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan hingga 200 Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan anggaran sekitar Rp10 triliun yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan fisik sekolah. Penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.