Sumber Foto: Kompas.com
Pusat Update
Ribuan Aparat Amankan Demonstrasi di Jakarta Pusat, Masyarakat Diimbau Atur Perjalanan
Jakarta, 20 Oktober 2025 - Sebanyak 1.743 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta Pusat. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai aktivitas demonstrasi yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek daring.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyampaikan bahwa semua personel mengikuti apel pengamanan yang dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sebelum disebar ke empat lokasi utama aksi.
Lokasi Aksi Demonstrasi
Aksi unjuk rasa hari ini dipusatkan di beberapa titik, yaitu:
- Kompleks DPR/MPR RI, yang menjadi lokasi unjuk rasa Asosiasi Pengemudi Ojek Daring.
- Tenda Putih Monas, Gambir, yang menjadi pusat aksi gabungan dari BEM UI, BEM SI, ICW, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Rakyat Bangkit, dan pengemudi ojek daring.
- Sarinah, Jalan MH Thamrin, tempat ICW menggelar aksi.
- Kantor Pusat PBNU, lokasi aksi Gerakan Santri dan Mahasiswa Islam Indonesia.
Ruslan juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi-lokasi tersebut untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti perkembangan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan.
Pernyataan BEM UI
Salah satu aksi yang menarik perhatian berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya. Dalam kesempatan ini, BEM UI menyoroti kinerja pemerintah dalam satu tahun terakhir.
Mahasiswa menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan perubahan signifikan. Berbagai isu seperti kebebasan sipil, kondisi ekonomi, dan praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi menjadi sorotan utama.
"Hampir satu tahun rakyat hidup di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi janji perubahan masih jauh dari kenyataan. Kekuasaan dijalankan dengan watak represif, ruang gerak masyarakat sipil dipersempit, dan suara rakyat terus dikriminalisasi," ungkap pernyataan sikap BEM UI.
