Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Lampung Capai Rp7,97 Triliun hingga Oktober 2024

Bandarlampung - Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) di Provinsi Lampung hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp7,97 triliun. Angka ini mencerminkan 71,98 persen dari pagu yang ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Rahardjo, mengungkapkan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh belanja dukungan manajemen pendidikan serta peningkatan kompetensi guru dari sisi belanja pegawai.

Rincian Belanja

Belanja pegawai tercatat mencapai Rp3,6 triliun, meningkat sebesar 15,78 persen dibandingkan bulan yang sama di tahun 2023 yang sebesar Rp3,1 triliun. Belanja barang juga mengalami kenaikan, di mana total belanja barang hingga akhir Oktober mencapai Rp3,5 triliun, atau meningkat 12,94 persen dari Rp3,1 triliun pada tahun lalu.

Selain itu, belanja bantuan sosial naik 12,94 persen dari Rp30,64 miliar menjadi Rp36,72 miliar. Namun, belanja modal justru mengalami penurunan sebesar 6 persen, dari Rp829 miliar di Oktober 2023 menjadi Rp779 miliar di tahun ini.

Penggunaan Belanja

Belanja pegawai yang meningkat 15,78 persen ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk mendukung manajemen pendidikan, peningkatan kompetensi guru di Kementerian Agama, serta pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN, TNI, Polri, dan PPPK.

Belanja barang didorong oleh kegiatan teknis pemilihan umum serta peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi, sedangkan belanja bantuan sosial didorong oleh penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 3.149 mahasiswa di UIN Raden Intan dan IAIN Metro.

Dampak Sosial

Beberapa program bantuan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Lampung antara lain adalah KIP Kuliah yang diberikan kepada 6.298 mahasiswa, bantuan operasional sekolah untuk 53.837 siswa SD, SMP, dan SMA, serta bantuan pangan untuk 1.700 orang yang membutuhkan. Selain itu, 131.650 keluarga dengan anak usia di bawah dua tahun mendapatkan pendampingan 1.000 hari pertama kelahiran.

Program lain yang dilaksanakan mencakup pembinaan literasi bagi 500 generasi muda, pelatihan sistem jaminan mutu dan keamanan perikanan untuk 330 nelayan, serta bimbingan perkawinan bagi 8.782 keluarga. Juga terdapat pelatihan kewirausahaan untuk 199 industri kecil.

Distribusi Belanja Berdasarkan Fungsi

Komposisi distribusi realisasi belanja pemerintah pusat per fungsi hingga Oktober menunjukkan bahwa fungsi pendidikan mendominasi dengan persentase 26,47 persen, diikuti oleh fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 23,10 persen, fungsi ekonomi 15,93 persen, dan fungsi pelayanan umum 15,25 persen.