Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.388,8 Triliun per Agustus 2025

Jakarta – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp1.388,8 triliun. Angka ini mencerminkan 51,4 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa yang diselenggarakan pada Senin, 22 September 2025, menjelaskan bahwa dari total realisasi tersebut, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) berkontribusi sebesar Rp686 triliun, atau 59,1 persen dari pagu APBN 2025.

“Belanja pemerintah pusat tadi Rp1.388,8 triliun, belanja K/L nya sudah Rp686 triliun, 59 persen dari APBN,” ungkap Suahasil.

Belanja yang telah direalisasikan tersebut digunakan untuk berbagai program, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Beberapa program yang mendapat alokasi dana antara lain:

• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)
• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Kartu Sembako
• Program Indonesia Pintar (PIP)
• Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

Program-program tersebut didasarkan pada validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Selain belanja K/L, belanja non-K/L juga mencatatkan realisasi yang signifikan, mencapai Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN 2025. Belanja ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu.

Secara keseluruhan, total belanja negara hingga Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun, yang setara dengan 54,1 persen dari total APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Dari angka tersebut, transfer ke daerah (TKD) berkontribusi sebesar Rp571,5 triliun, atau 62,1 persen dari pagu APBN 2025.