Sumber Foto: Tirto.id
Hukum
Pigai: Penentang Program Makan Bergizi Gratis Adalah Penentang HAM
tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut orang yang menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah orang yang menentang HAM. Dia mengatakan bahwa program MBG merupakan permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hal ini disampaikan Pigai sebagai respons soal Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Tiyo Ardianto, yang mengaku mendapatkan teror usai bersama BEM UGM mengirim surat ke UNICEF tentang kasus bunuh diri siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT). Teror ini juga terjadi usai Tiyo berorasi dengan mengenakan kaos bertuliskan 'Maling Berkedok Gizi' sebagai bentuk kritik terhadap MBG.
"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang hak asasi manusia," kata Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).
Pigai mengatakan, kritik boleh saja disampaikan dalam rangka perbaikan agar pelayanan bisa dilakukan secara maksimal. Namun, kata Pigai, yang tidak boleh dilakukan adalah menentang program yang berkaitan dengan masyarakat kecil termasuk MBG.
Dia juga menyebut bahwa UNICEF tidak bisa menghentikan program MBG. Katanya, MBG yang dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan amanah rakyat yang sejalan dengan PBB.
Sementara itu, Pigai juga mengaku geram dengan orang-orang yang mengaitkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, termasuk MBG, dengan Pemilu 2029. Dia menyebut bahwa pemerintah tidak boleh memberikan makan pada masyarakat jika hanya ditujukan untuk Pemilu.
"Menurut saya kok dia bisa kaitkan dengan Pemilu 2029? Kok enggak tahu perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa kaitkan Pemilu 2029? Artinya negara tidak boleh kasih dong untuk buat orang kecil? Kalau hanya hitung-hitungan Pemilu," tutur Pigai.
Pigai mengatakan, orang-orang, termasuk mahasiswa yang menyebut bahwa program-program Prabowo dilakukan untuk Pemilu 2029, telah ditunggangi oleh kepentingan politik pihak tertentu.
