Pemprov DKI Jakarta Dukung Langkah Pembatasan Game Online Pasca Tragedi SMAN 72

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berencana membatasi hingga menutup peredaran sejumlah game online di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tragedi ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta pada Jumat, 7 November.

Dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Pramono menegaskan pentingnya tindakan preventif agar insiden serupa tidak terulang. "Tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Setelah mengunjungi korban ledakan, Gubernur mengekspresikan keprihatinannya dan berharap kejadian tragis tersebut tidak akan terulang. "Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari solusi untuk mengurangi dampak negatif dari game online. "Kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game online," jelasnya.

Prasetyo menjelaskan bahwa beberapa game online terindikasi mengandung elemen yang tidak baik dan berpotensi merusak moral generasi muda. "Karena, tidak menutup kemungkinan, game daring ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan," ungkapnya.

Dugaan keterkaitan aksi pelaku dengan game online semakin kuat setelah ditemukan barang bukti berupa sepucuk laras panjang mainan di dekat lokasi kejadian. Insiden ini memicu pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan peredaran game dengan rating kekerasan.

Secara spesifik, Prasetyo menyebut Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) sebagai salah satu game yang akan mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah untuk segera diblokir. "PUBG, sebuah permainan bergenre battle royale yang sangat populer, dinilai secara eksplisit mempertontonkan penggunaan berbagai jenis senjata api dalam simulasi perang," jelasnya.

Prasetyo juga menekankan bahaya psikologis yang dapat mengancam anak di bawah umur jika mereka mengakses permainan semacam ini tanpa pengawasan orang tua. Paparan terhadap aksi kekerasan virtual, meskipun dalam konteks permainan, berpotensi menormalisasi perilaku agresif dalam kehidupan nyata. "Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," tambahnya.