Pemerintah Gelar Lelang Kembali Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi untuk Tingkatkan Kelayakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menyiapkan lelang proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Provinsi Bali.

"Saat ini tengah disiapkan proses lelang kembali dengan pengoptimalan lingkup pengusahaan jalan tol guna meningkatkan kelayakan proyek," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Wilan Oktavian, dikutip dari unggahan Instagram resmi BPJT @bpjt_pupr, Kamis (19/02/2026).

Wilan menjelaskan, sejalan dengan rencana tersebur, juga tengah dilakukan penyusunan kembali dokumen readiness criteria sebagai bagian dari penyiapan pelelangan pengusahaan jalan tol.

Menurutnya, penataan kembali lingkup proyek dan tahapan pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi.

Selain itu, juga sekaligus untuk memastikan pembangunan dilaksanakan secara terukur, bertahap dan berbasis kebutuhan lalu lintas aktual.

PPJT Batal pada 2023

Adapun proyek ini sebelumnya telah melalui persetujuan prakarsa hingga penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Namun, karena tidak terpenuhinya kewajiban terkait pengadaan tanah dan financial close, perjanjian tersebut diakhiri pada 3 Agustus 2023.

Saat ini, tengah dilakukan persiapan lelang kembali dengan pengoptimalan lingkup pengusahaan jalan tol untuk meningkatkan kelayakan proyek.

Sementara berdasarkan catatan Kompas.com, Tol Gilimanuk-Mengwi menjadi kunci penting untuk mengembangkan wilayah Bali bagian barat dan utara yang selama ini kurang terakses.

Tol Gilimanuk-Mengwi menjadi sorotan karena menjadi satu-satunya Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol di luar Jawa dan Sumatera yang belum beroperasi, bahkan belum memasuki tahap konstruksi.

Proyek ini memiliki sejarah dramatis, sempat melaksanakan groundbreaking (peletakan batu pertama) secara meriah pada September 2022.

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Tol Jagat Kerthi Bali, yang ditunjuk menggarap proyek ini dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), akhirnya menyatakan mundur.

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, proyek Tol Gilimanuk-Mengwi menghadapi tantangan besar karena membutuhkan Dukungan Konstruksi (Dukon) yang besar dari pemerintah.

Dukon adalah suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung sebagian risiko atau biaya konstruksi.

Kebutuhan Dukon yang besar mengindikasikan bahwa proyek ini dinilai kurang layak secara finansial (tidak ekonomis) bagi investor swasta murni, sehingga APBN harus turun tangan untuk membuatnya menarik dan feasible.