Menteri HAM Pastikan Teror Terhadap Ketua BEM UGM Bukan Dari Pemerintah

Home > News

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan keterangan terkait teror yang dialami Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026). ANTARA - Fath Putra Mulya

Harianjogja.com, JAKARTA —Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, tidak mungkin berasal dari pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat, menyusul teror yang diterima Tiyo dan keluarganya usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Pigai menyebut Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan maupun sarana membungkam hak asasi manusia. Karena itu, ia menilai tudingan bahwa teror berasal dari pemerintah tidak berdasar.

“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang. Tidak akan pernah. Oleh karena itu, saya pastikan teror tidak mungkin dari pemerintah,” ujarnya.

BACA JUGA

Polda DIY Nonaktifkan Anggota Satintelkam P

Jangan Disamakan, Puasa Ramadan Berbeda dengan Diet IF

Ganti Rugi Lahan Tol Jogja-Solo Seksi 3 Masuk Tahap Persetujuan

Terkait siapa pelaku teror sebenarnya, Pigai menegaskan hal tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum. Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas teror terhadap Tiyo dan keluarganya.

“Kalau itu rekayasa sendiri atau dilakukan orang lain, itu urusan polisi. Kita minta polisi cek, polisi tanya, dan lakukan penyelidikan. Polisi yang harus mengungkap siapa pelaku sebenarnya,” katanya.

Pigai juga menyoroti isi kritik Tiyo yang disampaikan melalui surat kepada United Nations International Children’s Emergency Fund atau UNICEF. Ia mempertanyakan narasi yang mengaitkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan agenda pemilihan umum 2029.

“Kok bisa dikaitkan dengan pemilu 2029? Kok enggak melihat perasaan orang kecil yang membutuhkan makanan? Kenapa harus dikaitkan dengan pemilu 2029?” ujarnya.

Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi dan dijamin oleh negara. Namun, ia mengingatkan agar kritik disampaikan dengan etika dan tidak mengarah pada penghinaan.

“Kalau kritik, boleh. Kapan pun boleh, negara memberi ruang. Tapi kalau menghina, itu tidak etis bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan dari nomor asing berkode Inggris. Selain ancaman penculikan, peneror juga mengirim pesan yang menuduh Tiyo sebagai agen asing serta mencari panggung dengan narasi provokatif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Tag: Universitas Gadjah Mada (UGM), Hak Asasi Manusia (HAM)

Berita Terkait

Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Tekan Inflasi

Kondisi Psikologis Aktivis KontraS Andrie Yunus Stabil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sinyal Satelit Masuk Pelabuhan Perbatasan Layanan Digital Digenjot

News | 53 minutes ago

Ketegangan Hormuz Memanas Qatar Dorong Gencatan Diperpanjang

News | 1 hour ago