Junta Myanmar Hancurkan Seratusan Pusat Operasi Penipuan Daring
Sumber Foto: ANTARA News
Pusat Update

Junta Myanmar Hancurkan Seratusan Pusat Operasi Penipuan Daring

Otoritas junta Myanmar telah melakukan tindakan tegas dengan menghancurkan seratusan bangunan yang digunakan sebagai pusat operasi penipuan daring di berbagai wilayah negara tersebut. Dalam pernyataannya akhir pekan lalu, pihak berwenang mengungkapkan bahwa sebanyak 101 bangunan telah dibongkar, dengan 47 bangunan lainnya direncanakan akan dihancurkan dalam beberapa hari ke depan.

Bangunan-bangunan yang dibongkar tersebut sering kali dioperasikan oleh sindikat kriminal yang mempekerjakan individu-individu asing. Sebagian besar dari mereka mengaku sebagai korban perdagangan manusia dan terpaksa terlibat dalam skema penipuan daring yang menargetkan korban di seluruh dunia.

Otoritas Myanmar menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga, negara-negara di kawasan, serta organisasi internasional untuk mengidentifikasi dan menahan pihak-pihak yang terlibat dalam operasi penipuan daring tersebut. Selain itu, penyelidikan dan penahanan terhadap warga asing yang terkait dengan kegiatan penipuan daring juga sedang berlangsung.

Sementara itu, di Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, di Phnom Penh untuk membahas kerja sama dalam memerangi penipuan daring. Pertemuan ini diadakan setelah seorang mahasiswa Korea Selatan dilaporkan disiksa hingga tewas oleh sindikat penipuan daring di Kamboja, setelah mendapatkan tawaran kerja palsu.

Insiden tersebut telah memicu penyelidikan besar-besaran di Korea Selatan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan tindakan dalam menangani kejahatan lintas batas. Dalam pertemuan tersebut, pejabat dari kedua negara sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis dalam menghadapi penipuan lintas batas serta meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

PM Kamboja juga menegaskan kepada Menlu Korea Selatan bahwa keselamatan dan keamanan warga negara Korea Selatan yang tinggal dan bekerja di Kamboja akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Phnom Penh. Sebuah gugus tugas yang berbasis di Kamboja juga telah dibentuk untuk menyelidiki jaringan penipuan daring yang menargetkan warga negara Korea Selatan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara PM Manet dan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, di Kuala Lumpur bulan lalu.