Israel Daftarkan Lahan Tepi Barat sebagai Properti Negara, Dikecam Internasional

RAMALLAH, KOMPAS.com - Pemerintah Israel menyetujui proses baru untuk mendaftarkan lahan di Tepi Barat sebagai “properti negara”, langkah yang menuai kritik dari sejumlah negara dan otoritas Palestina.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk klarifikasi hak secara transparan dan menyeluruh guna menyelesaikan sengketa hukum, setelah adanya pendaftaran lahan ilegal di wilayah yang berada di bawah kendali Otoritas Palestina.

Namun, Mesir, Qatar, dan Yordania menilai tindakan ini melanggar hukum internasional.

Otoritas Palestina di Ramallah menyerukan intervensi global untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai “awal de facto proses aneksasi dan merusak fondasi negara Palestina.”

Kecaman dari negara-negara Arab

Pemerintah Mesir menyebut keputusan Israel sebagai eskalasi berbahaya yang bertujuan mengokohkan kontrol Israel atas wilayah Palestina yang diduduki.

Kementerian Luar Negeri Qatar juga mengecam keras keputusan untuk mengubah lahan Tepi Barat menjadi ‘properti negara’, yang dinilai akan mengurangi hak-hak warga Palestina.

Co-direktur LSM Israel Anti-Settlement Peace Now, Jonathan Mizrachi, melihat langkah tersebut sebagai bentuk pengambilalihan lahan berskala besar.

“Ada banyak ambiguitas terkait lahan, dan Israel kini memutuskan untuk menanganinya,” ujarnya kepada AFP.

Ia menambahkan, ambiguitas kepemilikan lahan di Area C kemungkinan besar akan digunakan untuk merugikan warga Palestina.

“Banyak lahan yang dianggap milik Palestina, mereka akan menemukan bahwa sebenarnya bukan milik mereka di bawah proses pendaftaran baru ini,” lanjutnya, sembari menegaskan bahwa kebijakan itu sejalan dengan agenda aneksasi kelompok kanan Israel.

Proses pendaftaran lahan tersebut akan difokuskan di Area C, wilayah yang mencakup sekitar 60 persen Tepi Barat dan berada di bawah kendali keamanan serta administrasi Israel.

Tekanan terhadap warga Palestina di Tepi Barat

AFP/ZAIN JAAFAR Para pemukim Israel menggunakan buldoser untuk membuka jalan menuju permukiman baru di pinggiran desa Al Mughayyir, Tepi Barat yang diduduki, utara Ramallah, Minggu (24/8/2025).

Tepi Barat selama ini dipandang warga Palestina sebagai bagian utama dari wilayah negara Palestina di masa depan.

Sementara itu, sejumlah pihak dalam spektrum politik kanan Israel mendorong pengambilalihan wilayah tersebut.

Kabinet keamanan Israel pekan lalu menyetujui sejumlah langkah baru untuk memperketat kontrol atas Tepi Barat.